TAKE

TAKE (Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi)

Merupakan alat monitor transfer anggaran untuk desa-desa yang mempunyai inisiatif dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam pilar/kegiatan pro lingkungan.  

TAKE dirancang sebagai sarana komunikasi bagi desa-desa agar bisa mendapatkan dana TAKE untuk pembiayaan kegiatan lingkungan.

Kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki potensi sumber daya hutan dan lahan. Dengan luas wilayah mencapai 8.556,09 KM, daratannya menyimpan sedikit sisa hutan alam seluas 137,436 Ha dan 57 persen dari luas daratannya atau seluas 462,906 ha merupakan lahan gambut yang tersebar di sebagian besar kampung di dua belas kecamatan. Besarnya potensi sumberdaya alam, serta luasnya lahan gambut tanpa tata kelola hutan lahan yang baik, serta pengelolaan sumberdaya alam yang mengabaikan aspek kelestarian lingkungan membawa sejumlah ancaman terhadap semakin rusaknya ekosistem lingkungan hidup. Ancaman bagi Kabupaten Siak diantara semakin hilangnya tutupan hutan (deforestasi) akibat perambahan hutan, kebakaran hutan dan lahan dari aktivitas ekploitasi hutan dan lahan. Kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Siak masih terus terjadi dalam tiga tahun terakhir, khususnya pada areal kawasan bergambut. Tahun 2018-2020 tercatat kebakaran hutan dan lahan di
kawasan gambut mencapai seluas 559,3 ha. Selain itu, ancaman bencana ekologi, seperti banjir, kekeringan dimusim kemarau juga berpotensi terjadi.

Terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 22 tahun 2018 tentang Siak Hijau merupakan pengejewantahan terhadap komitmen pemerintah daerah siak dalam meperbaiki tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kebijakan tersebut menjadi strategi pemerintah dalam upaya mitigas dalam menghadapi ancaman dan tantangan semakin buruknya kualitas lingkungan hidup, sekaligus dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan fokus pada tiga tujuan utama yaitu pengelolaan sumber daya alam (SDA) bagi kepentingan rakyat dengan prinsip kelestarian dan berkelanjutan, meletakkan kepentingan masyarakat dalam pemanfatan sumberdaya alam untuk peningkatan ekonomi dan pendapatan asli daerah (PAD), mendorong pemanfaatan SDA melalui konservasi, hilirisasi dan intensifikasi. Sebagai acuan implementasi kebijakan Siak Hijau turunan dari Perbup 22 tahun 2018 telah ditetapkan peta jalan (roadmap) Siak Hijau melalui keputusan bupati No. 650 tahun 2019.

Terdapat empat belas indikator yang akan dicapai dalam skema kebijakan Siak Hijau dari tiga tujuan dan lima sasaran. Keterbatasan kewenangan, sumberdaya termasuk anggaran yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Siak, mendorong strategi implementasi Siak Hijau dengan pendekatan gotong royong. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi hal utama yang diperlukan untuk mencapai visi dan misi siak Kabupaten Hijau. Fitra Riau (2019), melakukan telaah terhadap roadmap Siak Hijau menyimpulkan untuk mencapai visi dan misi Siak Kabupaten Hijau adalah dengan melakukan integrasi arah kebijakan, program pembangunan mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten dan
Desa/Kampung. Selain itu juga membangun kolaborasi dengan mitra pembangunan seperti organisasi masyarakat sipil, privat sektor, dan masyarakat lainnya. Hal itu didasarkan tidak semua mandat dalam rencana aksi (roadmap) adalah kewenangan dan urusan pemerintah daerah tingkat Kabupaten berdasarkan ketentuan perundangan. Selain itu juga keterbatasan pendanaan yang dimiliki pemerintah daerah untuk membiayai pencapaian tujuan Siak Hijau. Salah satu peluang strategis dalam akselerasi implementasi Siak Kabupaten Hijau yaitu mendorong keterlibatan pemerintah dan masyarakat kampung melalui optimalisasi pembangunan kampung. Pembangunan kampung bertujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup dan menurunkan kemiskinan. Ketiga tujuan tersebut dilakukan melalui optimalisasi peran kampung dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial dasar, pembangunan sarana dan prasanan desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfatan sumberdaya
alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu diperlukan penyelarasan kebijakan pembangunan kampung dengan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten termasuk didalamnya Siak Kabupaten Hijau.

Transfer anggaran berbasis ekologi (TAKE) adalah bagian dari skema Ecological Fiscal Transfer (EFT) yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah (Kabupaten) dalam upaya mendorong peningkatan kinerja pemerintah dibawahnya dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan. Di Indonesia skema ini telah dikembangkan di empat daerah, yaitu Jayapura, Nunukan, Kubu Raya, dan kabupaten bener meriah. Skema TAKE ini dalam rangka untuk memberikan insentive fiskal kepada pemerintah kampung yang memiliki kinerja baik sesuai dengan isu dan permasalahan strategis daerahnya. Untuk mendorong akselerasi implementasi kebijakan Siak Hijau dengan mendorong sinergisitas pembangunan kampung, pengembangan kebijakan TAKE di Kabupaten Siak sangat diperlukan. Hal itu guna memberikan insentif kepada pemerintah dan masyarakat kampung yang memiliki kinerja baik dalam mendukung pencapaian Siak Kabupten Hijau. Insentive dan disinsetive selain menjadi kewajiban sebagaimana diatur dalam PP 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH), pengembangan kebijakan insentif fiskal berbasis ekologi ini juga telah dimandatkan rencana aksi dalam roadmap siak kabupaten hijau.



Kirim laporan TAKE